Anggaran Siltap Majalengka Tembus Rp8 Miliar per Bulan, Bupati Pastikan Gaji Perangkat Desa Cair Rutin

MAJALENGKA – Kabar baik bagi perangkat desa di Kabupaten Majalengka. Bupati Eman Suherman memastikan anggaran sekitar Rp8 miliar per bulan untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap). Kebijakan ini mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan aparatur desa sekaligus memperkuat pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Majalengka kini mengatur skema pencairan agar Siltap dibayarkan setiap bulan. Langkah tersebut mengakhiri pola pencairan dua bulanan yang sebelumnya terjadi akibat keterbatasan kondisi fiskal daerah.

Fokus pada Stabilitas dan Pelayanan Desa

Bupati Eman menegaskan bahwa perangkat desa memegang peran penting dalam pelayanan administrasi, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah memprioritaskan kestabilan penghasilan mereka.

Dengan pencairan rutin, perangkat desa dapat bekerja lebih fokus tanpa terbebani persoalan keterlambatan gaji. Pemerintah berharap kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan di seluruh desa wilayah Majalengka.

Sumber Anggaran dari ADD dan APBD

Anggaran Siltap berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi bagian dari struktur APBD. Meski realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya maksimal, Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap menyiapkan dana sekitar Rp8 miliar setiap bulan untuk memastikan pembayaran berjalan lancar.

Pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan pendapatan dan mengatur strategi keuangan agar kewajiban terhadap perangkat desa tidak terganggu.

Komitmen Nyata untuk Kesejahteraan Desa

Kebijakan alokasi anggaran besar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun desa dari sisi sumber daya manusia. Kesejahteraan aparatur desa menjadi fondasi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, responsif, dan akuntabel.

Dengan dukungan anggaran yang konsisten, Majalengka berupaya mempercepat pembangunan desa sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *