Majalengka – Polemik kembali mencuat dalam audiensi antara DPRD Kabupaten Majalengka dan LSM AKBAR Indonesia. Agenda yang seharusnya menjadi wadah penyelesaian masalah justru berakhir dengan kekecewaan akibat ketidakhadiran Dinas Kesehatan (Dinkes).
Audiensi yang digelar oleh Komisi III DPRD Majalengka pada Senin (6/4/2026) ini direncanakan untuk membahas berbagai persoalan penting di sektor kesehatan. Namun, hingga acara berlangsung, pihak Dinkes tidak hadir tanpa memberikan perwakilan.
Audiensi Gagal, LSM AKBAR Walk Out
Sejak awal, pertemuan ini telah dijadwalkan secara resmi dan undangan sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya. Namun, absennya Dinkes membuat jalannya audiensi tidak efektif.
Merasa tidak dihargai, perwakilan LSM AKBAR akhirnya memilih melakukan walk out sebagai bentuk protes. Mereka menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
Isu Krusial: Limbah Kesehatan dan Program Gizi
Audiensi ini seharusnya membahas isu-isu penting yang berdampak langsung pada masyarakat, di antaranya:
- Pengelolaan limbah fasilitas kesehatan (IPAL) di puskesmas dan klinik
- Dampak limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Pengawasan dapur SPPG yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
Isu tersebut dinilai mendesak karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Alasan Dinkes Dipertanyakan
Kepala Dinas Kesehatan, Agus Suratman, menyampaikan bahwa dirinya baru mengetahui undangan audiensi pada hari pelaksanaan. Ia juga menyebut adanya kebijakan Work From Home (WFH) sebagai salah satu faktor.
Namun, alasan tersebut memicu keraguan dari berbagai pihak. Pasalnya, undangan resmi disebut telah dikirim jauh hari sebelum pelaksanaan audiensi.
LSM AKBAR Siap Lakukan Aksi Lanjutan
Kekecewaan yang terjadi tidak berhenti pada forum audiensi. LSM AKBAR menyatakan akan mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk protes.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Langkah ini dilakukan untuk mendorong transparansi dan tanggung jawab dari pihak terkait.
Sorotan Publik terhadap Koordinasi Pemerintah
Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Audiensi yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi konflik baru.
Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi, transparansi, dan profesionalisme menjadi hal yang sangat penting ke depannya.
