MAJALENGKA — Penolakan masyarakat terhadap sejumlah program pembangunan di Kabupaten Majalengka dinilai berkaitan erat dengan rendahnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Majalengka menegaskan bahwa komunikasi pembangunan yang belum optimal berdampak pada lemahnya keterlibatan masyarakat.
Meski pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program strategis, ICMI menilai pendekatan komunikasi yang kurang partisipatif membuat kebijakan belum sepenuhnya dipahami publik.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
Masyarakat Perlu Dilibatkan Sejak Awal
Ketua ICMI Majalengka, Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan menjadi kunci penerimaan kebijakan pembangunan.
“Jika masyarakat hanya menerima hasil akhir tanpa dilibatkan dalam proses, maka wajar bila muncul penolakan. Komunikasi harus dibangun secara dialogis,” ungkapnya.
Menurutnya, komunikasi pembangunan yang efektif bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi membuka ruang diskusi dan partisipasi publik.
Tata Kelola Informasi Harus Diperkuat
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Irwan, ST, MM, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki tata kelola informasi publik agar lebih mudah diakses masyarakat.
Ia menegaskan bahwa transparansi informasi harus tetap mengacu pada ketentuan hukum serta disajikan secara jelas dan bertanggung jawab.
“Informasi yang terbuka dan terkelola dengan baik akan mendorong kepercayaan dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Media Jadi Penghubung Pemerintah dan Publik
Dalam FGD tersebut, peran media dan penggiat informasi digital turut disorot. Akademisi Dr. H. Nurhidayat, M.Pd, menilai media memiliki fungsi strategis dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah agar dapat dipahami masyarakat luas.
Media juga diharapkan mampu menjadi ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Pemkab Buka Ruang Kolaborasi
Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhammad Ramadhan, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa kritik dan saran dari publik merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan pemerintah.
“Kami ingin pembangunan dilakukan bersama masyarakat, bukan hanya untuk masyarakat,” katanya.
Komunikasi Partisipatif Jadi Solusi
ICMI Majalengka mendorong agar komunikasi pembangunan diarahkan pada pola yang lebih partisipatif dan inklusif. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, setiap kebijakan diharapkan tidak hanya berjalan, tetapi juga mendapatkan dukungan luas.
Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
