MAJALENGKA — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Majalengka yang seharusnya berlangsung lancar, Selasa (16/12/2025), berubah tegang ketika Fraksi PDI Perjuangan memilih meninggalkan ruang sidang. Aksi walk out tersebut dipicu oleh pembahasan pencabutan Dana Cadangan Investasi Daerah sebesar Rp173,4 miliar yang dinilai belum memiliki kejelasan.
Peristiwa itu terjadi saat DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka membahas persetujuan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna.
Perbedaan Pandangan Mengemuka
Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan pencabutan dana cadangan belum disertai penjelasan utuh mengenai tujuan, mekanisme, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Mereka juga menyoroti proses pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) yang dianggap masih menyisakan berbagai pertanyaan.
Sebagai bentuk penegasan sikap, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih tidak melanjutkan keikutsertaan dalam rapat paripurna.
Sidang Tetap Dilanjutkan
Meski satu fraksi keluar dari ruang sidang, rapat paripurna tetap berjalan karena jumlah anggota DPRD yang hadir masih memenuhi ketentuan kuorum. Dalam rapat tersebut, DPRD Majalengka dan pemerintah daerah tetap menyepakati tiga Raperda penting.
Ketiga Raperda itu meliputi pencabutan Perda Dana Cadangan Investasi Daerah, perubahan nomenklatur badan hukum BPR Majalengka, serta penetapan Hari Jadi Kabupaten Majalengka.
Pemerintah Sebut Dinamika Wajar
Pemerintah Kabupaten Majalengka menilai perbedaan pendapat yang terjadi merupakan bagian dari dinamika demokrasi di lembaga legislatif. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Sementara itu, fraksi lain di DPRD menyatakan pencabutan dana cadangan telah melalui proses pembahasan dan mendapat persetujuan mayoritas anggota pansus.
Pengelolaan Anggaran Jadi Perhatian
Aksi walk out tersebut menarik perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, khususnya dana cadangan investasi yang nilainya cukup besar. Transparansi dan akuntabilitas kebijakan anggaran kembali menjadi sorotan masyarakat Majalengka.
