Majalengka — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka, melalui Komisi III, kembali menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar baru-baru ini, ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan lemahnya kualitas pengerjaan dan minimnya transparansi dari pihak pelaksana.

Temuan Lapangan yang Memprihatinkan

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, menjelaskan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai prosedur dan spesifikasi. Namun, hasil pengecekan justru menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian.

Antara lain:

• Jalan baru retak sebelum digunakan secara maksimal.
• Material proyek diduga dikurangi, menurunkan kekuatan konstruksi.
• Ketebalan aspal tidak sesuai kontrak.
• Papan informasi proyek absen di beberapa lokasi.

“Kami tidak ingin proyek dengan dana besar justru menghasilkan pekerjaan yang tidak tahan lama. Pengawasan harus diperketat agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Iing.

Perlu Ketegasan dan Evaluasi Menyeluruh

DPRD menilai bahwa lemahnya pengawasan teknis dan administrasi menjadi akar persoalan yang kerap muncul setiap tahun. Karena itu, Komisi III menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor dan instansi teknis yang terlibat.

Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek daerah. Dengan partisipasi publik, potensi penyimpangan diharapkan bisa ditekan sejak dini.

Komitmen DPRD untuk Transparansi

Dalam waktu dekat, DPRD akan mengusulkan mekanisme audit terbuka terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah. Laporan hasil sidak juga akan disampaikan secara resmi kepada Bupati Majalengka untuk ditindaklanjuti.

DPRD menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan publik terhadap pembangunan daerah.

“Kami ingin setiap proyek benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban anggaran,” tegas Iing Misbahuddin.

Dengan pengawasan berkelanjutan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, DPRD Majalengka berharap pelaksanaan proyek infrastruktur di masa mendatang akan lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.